PPAD Prosperity— Harga gabah harus segera ditentukan. Jangan sampai harganya jatuh. Hal ini perlu disegerakan karena saat ini tengah panen raya di mana-mana.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat melakukan peninjauan panen raya padi di Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (11/3/2023).
“Yang paling penting, memang harga gabah harus segera ditentukan, jangan sampai harganya jatuh karena ini panen raya di mana-mana. Ini yang segera nanti akan diumumkan oleh Badan Pangan (Nasional), sehingga pembelian Bulog menjadi jelas. GKP (gabah kering panen)-nya berapa,” jelas Presiden pada wartawan.
Ditanya soal berapa harga ideal untuk gabah, Presiden mengatakan, pihaknya tidak akan mengumumkan tapi Badan Pangan [Nasional] akan mengumumkan, bukan saya. Yang penting, tegas Presiden, jangan sampai jatuh di bawah biaya/cost yang telah dikeluarkan oleh para petani. “Itu saja yang paling penting,” tandasnya.
Karena ini panen raya, lanjut Presiden, kalau harga gabah maupun beras tidak dijaga, bisa jatuh. Yang sulit adalah menyeimbangkan. Bagaimana harga di petani wajar, artinya dapat keuntungan. Harga di pedagang wajar, artinya pedagang dapat keuntungan. Harga di konsumen, di masyarakat, juga wajar. “Mencari keseimbangan seperti itu yang tidak gampang. Ya,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden juga mengikuti panen raya di Kebumen. Berbeda dengan Kebumen, di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, produktivitas per-hektar bisa mencapai 10,5 ton. Ada juga yang 8 ton per hektar. Namun di Kebumen sekitar 5,5-6 ton per hektar.
“Saya kira memang setiap daerah memiliki kesuburan yang berbeda-beda, memiliki manajemen yang berbeda-beda mengenai pengairan dan lain-lain, sehingga menurut saya ini baik untuk petani,” kata Presiden.
Dalam kesempatan itu, wartawan juga menanyakan tentang masalah pupuk. “Pupuk kalau di Kebumen kemarin dikeluhkan, di sini kok enggak ya? Ya, setiap daerah beda-beda, beda-beda. Saya kira beda-beda,” katanya. “Ya, memang suplainya kurang,” jawab Jokowi saat ditanya suplai pupuk nasional masih kurang. ***din
