PPAD Prosperity— Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan tidak ada instruksi langsung kepada jajaran mengenai pembubaran nonton bareng (nobar) film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
Maruli, saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, menyebut pembubaran nobar merupakan permintaan pemerintah daerah (pemda) setempat.
“Pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Tidak ada instruksi langsung, kok,” ucap dia, dikutip dari Antara.
Menurut Maruli, pembubaran nobar di beberapa daerah ialah hasil koordinasi dan keputusan pemda untuk kepentingan keamanan wilayah.
“Pemda punya koordinasi. Mereka berkewenangan untuk mengamankan wilayah, mengamankan siswa-siswanya karena tingkat kebenarannya dari film ini juga kan belum tentu benar,” kata dia.
Berkaitan dengan substansi film, Maruli turut mempertanyakan pendanaan karya dokumenter tersebut.
“Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video bagaimana ceritanya seperti ini, segala macam, duitnya dari mana? Itu coba saja, ya, kan. Sampai datang ke sana, bikin video. Terbang sini, terbang sana. Orang berduit lah,” ucap KSAD.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pembubaran nobar film Pesta Babi bukan merupakan arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum.
Yusril, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (14/5), mengatakan, tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter. Menurut dia, pola tersebut menunjukkan pembubaran tidak dilakukan atas arahan secara terpusat.
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” ucapnya.
Ia menjelaskan, film dokumenter tersebut berisi kritik terhadap proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup.
Bagi Yusril, kritik semacam itu merupakan hal wajar, walaupun terdapat narasi yang dinilai provokatif. (Antara)
