PPAD Prosperity— Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), Indonesia menjadi negara nomor dua di dunia dengan tingkat boros pangan atau Food Loss and Waste (FLW) setelah Arab Saudi. Karena itu, Mendagri meminta kepala daerah untuk mengampanyekan Stop Boros Pangan kepada masyarakat.
Hal ini ditegaskan Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (6/6/2023).
“Kita termasuk negara nomor dua setelah Saudi, ini mungkin informasi yang menarik, tapi kami kira kita perlu merumuskan nanti badan pangan pemerintah pusat perlu merumuskan ini kampanye mengenai Stop Boros Pangan ini,” katanya.
Dalam pandangan Mendagri, kampanye Stop Boros Pangan saat ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu, Pihaknya meminta kepada pemerintah pusat dan daerah agar melakukan tindakan dalam rangka menghemat pangan.
“Kampanye mengenai Stop Boros Pangan ini belum begitu dicerna oleh masyarakat, oleh kita semua, apa yang harus dilakukan riilnya baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat dalam rangka untuk menghemat pangan, supaya tidak terjadi pembuangan terbuang sia-sia,” tegasnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Bapanas I Gusti Ketut Astawa dalam paparannya mengatakan, secara global ada sebanyak 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahun. Angka ini setara dengan 1/3 pangan yang diproduksi untuk dikonsumsi penduduk dunia. Khusus untuk Indonesia, timbunan FLW pada tahun 2000 hingga 2019 mencapai 23-48 juta ton/tahun.
“Mudah-mudahan jargon Stop Boros Pangan ini yang begitu besar bisa kita turunkan sehingga akan lebih bermanfaat dan bisa memacu ekonomi kita itu sendiri,” ujar Gusti.
Mengingat potensi FLW yang begitu besar Gusti berharap, adanya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah yang mampu menekan angka boros pangan di dalam negeri. “Oleh karena itu mari kita gaungkan dalam rangka jaga ketahanan pangan nasional di wilayah masing-masing,” jelasnya.***din
