PPAD Prosperity— Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia dengan mengedepankan tiga strategi utama sesuai arahan Presiden dalam Instruksi Presiden (Inpres) 8/2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta pada Senin (8/9/2025). “Tiga strategi itu meliputi peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, serta penghapusan kantong-kantong kemiskinan,” ujar Muhaimin Iskandar.
Ia menekankan, paradigma baru yang dibawa Presiden Prabowo adalah pemberdayaan masyarakat, tidak sekadar pemberian bantuan sosial. Perlu menciptakan ekosistem yang memampukan masyarakat mandiri.
Setiap daerah memiliki tanggung jawab untuk mengaplikasikan strategi pemberdayaan ini. Agar program berjalan efektif, pemerintah menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Muhaimin menuturkan data yang akurat dan sesuai kondisi masyarakat menjadi kunci agar program pengentasan kemiskinan berjalan efektif.
Oleh karena itu, ia mendorong para kepala daerah untuk konsisten menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam menjalankan setiap kebijakan pengentasan kemiskinan.
“Tentu dinamika data ini terus berkembang, saya minta kepada seluruh Kepala Daerah terus berkoordinasi dengan BPS, dengan kami juga agar kita terus meng-upgrade dinamika perkembangan data sehingga tepat sasaran dalam melaksanakan seluruh program-program kita,” kata Menko Muhaimin.***
