PPAD
Berita TerkiniKesehatanSerba-serbi

Kini hanya Kelompok Rentan yang Dapat Vaksin Covid Gratis! Di Luar Itu harus Bayar!

PPAD Prosperity— Kementerian Kesehatan menyatakan mulai 1 Januari 2024 imuniasi Covid-19 masuk dalam program rutin. Penegasan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor HK.01.07/MENKES/2193/2023 Tentang Pemberian Imunisasi Covid-19 Program.

Upaya perlindungan melalui vaksinasi semakin difokuskan untuk kelompok rentan yang masih memiliki risiko fatalitas dan kematian akibat Covid-19.

“Nantinya ada dua kelompok yang menjadi sasaran imunisasi Covid-19 program dan mendapatkan imunisasi Covid-19 gratis,” jelas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dr. Maxi Rein Rondonuwu, sebagaimana dikutip dari rilis Kemenkes.

Dirjen Maxi menjelaskan kelompok pertama adalah yang belum pernah menerima vaksin Covid-19 sama sekali. Sementara kelompok kedua adalah yang sudah menerima minimal 1 dosis vaksin Covid-19.

Baik kelompok pertama maupun kelompok kedua dikhususkan bagi masyarakat lanjut usia, lanjut usia dengan komorbid, dewasa dengan komorbid, tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan, ibu hamil, serta remaja usia 12 tahun ke atas dan kelompok usia lainnya dengan kondisi immunocompromised (orang yang mengalami gangguan sistem imun) sedang–berat.

Sementara itu, sesuai Surat Edaran Dirjen Farmalkes HK.02.02/E/2571/2023 tentang Penyediaan Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksin Covid-19 Pilihan, bagi masyarakat yang tidak masuk dalam kriteria di atas, imunisasi Covid-19 menjadi imunisasi pilihan secara mandiri, dan bisa didapatkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan vaksinasi Covid-19.

“Vaksin Covid-19 yang digunakan untuk imunisasi pilihan harus yang sudah memiliki NIE dari BPOM dan didapatkan dari distributor resmi yang ditunjuk oleh produsen,” jelas Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dr Rizka Andalucia Apt.

Untuk pencatatan dan pelaporan pemberian imunisasi Covid-19 baik imunisasi program maupun imunisasi pilihan harus dilaksanakan pada sistem pencatatan dan pelaporan imunisasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional dalam hal ini SatuSehat, tutup dr. Maxi.***

Related posts

Kepala BMKG: Sistem Peringatan Dini belum Efektif Antisipasi Tsunami Non Tektonik

admin

Gempa Bertubi, Dua Dandim, Satu Komando

admin

Cara Mudah Dapatkan Tiket Now Playing Festival 2023 Bersama bank bjb

admin

Tim Pati TNI AD Kalahkan Tim Selebritis

admin

Menteri Teten Minta Himbara Permudah UMKM Mengakses Pembiayaan

admin

Inspirasi: Cerita Pemilik Cafe DAD’COBEAN Kembangkan Kopi Indonesia dan Berhasil Mengolah Limbahnya

admin

Leave a Comment