Oleh: Muhamad Rosyid Jazuli
PERANG Ukraina-Rusia tak hanya menjadi krisis keamanan global. Krisis itu menjalar dan memicu krisis pada dimensi-dimensi lain, di antaranya krisis energi dan pangan yang secara signifikan mendisrupsi ekonomi berbagai negara. Harga minyak di pasar dunia mendadak mendidih.
Berbagai negara menderita, pemerintah maupun warganya. Untuk menyikapinya, Indonesia contohnya, berupaya menstabilkan harga energi, merogoh kocek APBN-nya hingga sekitar Rp 500 triliun.
Sementara di negara lain, Britania Raya (UK) misalnya, harga BBM-nya naik kira-kira dua kali lipat daripada di masa sebelum krisis. Dari sisi pangan, malangnya, dua negara yang berperang ini adalah penyuplai berbagai bahan baku pangan dunia, keduanya termasuk penyuplai pangan terbesar. Gara-gara perang ini, tiba-tiba sekitar 1 dari 8 orang di dunia ini kehilangan sumber pangannya akibat berhentinya pasokan dari dua negara tersebut.
Disrupsi ini lalu berdampak pada naiknya harga-harga atau inflasi. Di UK dan Amerika Serikat (AS) misalnya, inflasinya baru-baru ini mencapai sekitar 10 persen.
Indonesia bagaimana? Nusantara ‘agak’ beruntung. Dominasi ekonomi informalnya memang menjadi pekerjaan rumah serius yang membuatnya sulit tumbuh. Namun, ketika terjadi krisis pasokan pangan, dampaknya secara umum tak signifikan bagi masyarakat Indonesia. Harga-harga relatif stabil di dalam negeri. Kalau pun ada yang naik harganya, kemungkinan besar bukan disrupsi global penyebabnya.
Masyarakat umumnya masih bersandar pada sumber-sumber ekonomi dan pangan lokal. Sebagian besar masyarakat makan dari hasil panen petani lokal. Sebagian lain bahkan menumbuhkan atau memproduksi makanannya sendiri.
Berbagai pangan nabati dan hewani dihasilkan sendiri, khususnya mereka yang tinggal di daerah rural atau pedesaan. Perputaran ekonomi juga masih didominasi oleh ekonomi lokal lewat giatnya gerak usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
Kelompok usaha ini, secara angka, tentu kalah kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi ketimbang industri-industri besar. Namun, UMKM sarat daya tahan ekonomi yang bersifat lokal yang tahan goncangan disrupsi global. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih gemar berbelanja di pasar tradisional, salah satu tempat berbagai UMKM bernaung. Para pedagangnya secara umum mendapat pasokan dari sumber-sumber lokal, seperti petani sayuran dan peternak unggas lokal.
Dalam konteks tersebut, disrupsi dan krisis global tentu punya dampak terhadap ekonomi lokal, tetapi tak sesignifikan yang terjadi di negara-negara dengan ekonomi modern. Kerja sama multi aktor Secara global, saat ini sisa-sisa dampak pandemi Covid-19 masih terasa.
Masyarakat dunia masih terus waspada akan munculnya kembali virus tersebut atau penyakit-penyakit lain. Tak kalah krusial, perubahan iklim yang mengancam keberlanjutan kehidupan. Semua ini pada akhirnya memunculkan ‘multidimensionalitas’ krisis yang pada batas tertentu memperburuk ketimpangan antara dunia utara (global north) dengan selatan (global south).
Sebagai negara besar, Indonesia punya peran penting untuk ikut membantu menyelesaikan, paling tidak, meredakan luka-luka ekonomi dan lingkungan akibat krisis di atas.
Di dalam situasi genting seperti ini, tak bijak berdebat dan menunggu yang dianggap bertanggung jawab untuk bertindak. Kurang tepat, misalnya, kita menunggu institusi seperti Kementerian Pertanian atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bertindak, hanya karena secara nomenklatur, merekalah yang bertanggung jawab isu-isu pangan dan lingkungan.
Kolaborasi antar sektor dan aktor-lah yang terus perlu dikedepankan dalam menyikapi multidimensionalitas krisis. Siapapun yang memiliki kapasitas relavan dan mumpuni, dalam hal penanganan krisis pangan dan lingkungan khususnya, perlu senantiasa diberi ruang luas untuk berkontribusi.
Tak hanya pemerintah dan akademisi, masyarakat biasa, mulai dari pedagang UMKM hingga konglomerat, pedande, pendeta, hingga kiai, perlu ambil peran. Swasta, BUMN juga. Bahkan militer, polisi, dan para purnawirawannya pun perlu diberi kesempatan untuk berkontribusi.
Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) misalnya. Organisasi purnawirawan pimpinan Doni Monardo ini giat mengupayakan kerja sama antar sektor untuk tujuan-tujuan berkelanjutan dan kelestarian alam.
Dalam catatan pada 1 Agustus 2022, Egy Massadiah, kolega Doni, menyatakan bahwa PPAD berkolaborasi dengan MIND ID, perusahaan induk beberapa BUMN pertambangan, menginisiasi program pembibitan satu juta pohon sukun di daerah-daerah yang membutuhkan, sekitar Juli lalu. Rencananya, satu juta bibit ini diharapkan tuntas penanamannya dalam waktu setahun, atau sekitar Juli 2023.
Dalam catatan itu, disebutkan bahwa buah sukun bisa menjadi salah satu komoditas unggulan Tanah Air. Sukun bukan hanya dapat menjadi sumber pangan lokal yang penting dan berkelanjutan, tetapi juga vegetasi yang sifatnya menjaga sumber-sumber air jika musim kering.
Upaya tersebut dikolaborasikan dengan entitas dari sektor lain, seperti Kodam XVI/Pattimura dan Universitas Pattimura. Juga, diajak berkolaborasi adalah berbagai media baik nasional maupun lokal untuk mengampanyekan upaya-upaya serupa yang mengarah pada ketahanan pangan sekaligus mitigasi bencana dan krisis.
Doni sendiri dikenal sebagai ‘Jenderal Sungai’ lewat rekam jejaknya menjaga kelestarian alam, khususnya upayanya membersihkan Sungai Citarum lewat program Citarum Harum semasa dia menjabat Pangdam Siliwangi (Mongabay, 29/3/2021).
Di sisi ekonomi, penguatan ekonomi UMKM, contohnya, tentu tak harus menunggu gerak kementerian terkait. PPAD yang notabene bukan organisasi bidang lingkungan, dapat menginisasi upaya melestarikan alam.
Karena itu, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, pun bisa mengambil peran, misalnya melaksanakan pelatihan kewirausahaan dan penyaluran modal untuk UMKM.
Lalu, masih dalam hal penanganan krisis, peran akademisi tentu sangat diperlukan. Mereka menjadi ujung tombak riset dan advis untuk kebijakan berbasis bukti. Namun, lagi-lagi, para akademisi perlu mau lebih aktif membangun komunikasi dengan pihak-pihak lain misalnya TNI/POLRI dan aktor-aktor lain seperti PPAD, NU dan Muhammadiyah.
Kita ketahui, institusi-institusi tersebut umumnya punya jejaring organisasi hingga pada level paling bawah, di desa-desa dan kampung-kampung. Pelibatan mereka menjadi krusial sebab, dalam kerangka tertentu, implementasi kebijakan penanganan krisis memerlukan jejaring dan komando tersebut yang memungkinkan jangkauannya sampai level akar rumput.
Upaya-upaya di atas merefleksikan bahwa penanganan krisis pada akhirnya perlu dan dapat diupayakan lewat kerja sama yang erat antar berbagai pihak. Bagi yang punya inisiatif, segera ambil inisiasi. Sementara yang lain ikut membantu melaksanakan dan menyempurnakannya.
Kemauan untuk berkolaborasi ini perlu terus digemakan ke berbagai sektor. Kerjasama antar-aktor adalah keniscayaan, sebab krisis yang dihadapi selalu multidimensi. (kompas.com)
***Penulis adalah Peneliti Peneliti di Paramadina Public Policy Institute, mahasiswa doktoral University College London, dan Pengurus PCI Nahdlatul Ulama UK
