PPAD Prosperity— Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menurunkan satu perwira tinggi dan empat perwira menengah untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.
Penurunan Satuan Tugas (Satgas) TNI tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Presiden RI Prabowo sekaligus bentuk kehadiran negara dalam mengantisipasi ancaman Karhutla di tengah kondisi panas ekstrem yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Riau.
Kepulauan Meranti menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian karena sebagian besar wilayahnya merupakan lahan gambut yang memiliki kerentanan terhadap kebakaran.
Kedatangan Satgas Mabes TNI disambut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwakili Sekretaris Daerah Sudandri, S.H. Kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait di Aula Kantor PUPR Kepulauan Meranti, Kamis (27/8/2026), dilansir InfoPublik.
Dalam pertemuan tersebut hadir Laksma TNI dr. Imam Hidayat, Sp.S., selaku Staf Khusus Kasal, Kolonel Adm. Dayatmoko, Letkol Ckm. Widodo N., S.K.M., Mayor Ckm. Subekan, Mayor Ckm. Suryadi, S.K.M., Pabung Kodim 0303 Bengkalis, Danramil Selatpanjang, Danposal Selatpanjang, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Sekda Kepulauan Meranti Sudandri menyampaikan apresiasi kepada Mabes TNI atas dukungan personel dalam membantu pemerintah daerah mencegah dan menanggulangi Karhutla.
Pemkab Meranti, kata dia, siap berkolaborasi dengan Satgas TNI, termasuk melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan.
“Kita dari Pemkab Meranti siap mendukung penanggulangan Karhutla dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen lainnya. Kita berharap bencana Karhutla yang merugikan semua pihak ini tidak terjadi,” ujar Sudandri.
Menurutnya, sinergi antara TNI, pemerintah daerah, aparat terkait, dan masyarakat menjadi kunci menghadapi ancaman Karhutla, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko kebakaran di lahan gambut.
Laksamana I Dr. Imam Hidayat mengatakan kehadiran Satgas Mabes TNI merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu daerah menghadapi ancaman Karhutla.
Salah satu tugas awal Satgas adalah meninjau fasilitas pemadaman Karhutla yang tersedia di BPBD Meranti. Tim juga akan turun langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya Karhutla, langkah pencegahan, serta penanganan apabila kebakaran terjadi.
“Karena berada di lahan gambut, ini ibarat berada di dekat tungku api yang sewaktu-waktu dapat terbakar. Karena itu, perlu diantisipasi oleh semua pihak,” ungkap Imam.
Ia menekankan pentingnya edukasi agar masyarakat memahami pola dan dinamika Karhutla. Dengan pemahaman tersebut, pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin dan penanganan dapat bergerak cepat apabila kebakaran terjadi.
“Kita membantu sebagai bentuk kepedulian negara kepada rakyat, dalam bentuk operasi militer menggunakan semua alat utama untuk penanggulangan Karhutla,” kata Imam.
Selain mencegah dan menangani kebakaran, Satgas juga akan memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik dan stabil selama masa penugasan.
“Kita ingin memastikan kegiatan di tengah masyarakat dapat berjalan dengan baik dan stabil. Kita akan mengiringi masyarakat bagaimana anugerah alam gambut ini tidak menjadi sebuah halangan,” lanjutnya.
Satgas Mabes TNI direncanakan berada di Kepulauan Meranti selama kurang lebih satu bulan. Selama masa tersebut, tim akan melakukan berbagai kegiatan pencegahan, mulai dari meninjau kesiapan fasilitas BPBD hingga memberikan sosialisasi dan edukasi di wilayah rawan Karhutla.
Danramil Kapten Nasution mengatakan jadwal sosialisasi telah disiapkan untuk sejumlah kecamatan, desa, dan kelurahan. Kegiatan tersebut akan melibatkan pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan. Sasaran sosialisasi mencakup pemilik kebun atau lahan, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, serta tokoh agama.
Imam berharap rangkaian edukasi tersebut mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ancaman Karhutla sekaligus mendorong keterlibatan warga dalam menjaga lahan gambut.
Ia menegaskan, pencegahan harus menjadi prioritas karena penanganan setelah kebakaran terjadi membutuhkan upaya lebih besar. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting untuk menjaga lahan gambut tetap produktif sekaligus mencegah terjadinya kebakaran. (*/di)
***Caption: Rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait di Aula Kantor PUPR Kepulauan Meranti, Kamis (27/8/2026)/Foto: MC Kabupaten Kepulauan Meranti
