PPAD Prosperity— Pemerintah pusat mendorong upaya penanganan darurat bencana kekeringan yang melanda wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) agar berjalan optimal dan maksimal. Hal ini menyusul bencana kekeringan yang sudah melanda sejumlah daerah di NTB yang mengakibatkan masyarakat mengalami krisis air bersih.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan bencana kekeringan dan kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) yang melanda wilayah NTB mengatakan, pemerintah menyiapkan tiga langkah sebagai upaya penanggulangan bencana tersebut.
Ketiga upaya ini dilakukan guna memastikan kebutuhan air sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Ketiga upaya tersebut di antaranya mendorong secara langsung distribusi air bersih menggunakan mobil tangki air, membuat sumur bor dalam, hingga melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan.
“Hari ini dilakukannya rapat koordinasi sebagai bentuk respon pemerintah atas bencana yang terjadi yang mana telah ditetapkan status siaga darurat dan tanggap darurat oleh kabupaten dan kota di Provinsi NTB,” ujar Suharyanto, pada Rapat Koordinasi, di Kota Mataram, sebagaimana keterangan tertulis BNPB.
Tanggap Darurat
Suharyanto mengatakan, turunnya pemerintah pusat dalam mendampingi penanganan darurat di NTB merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Adapun daerah yang telah menetapkan status siaga darurat di antaranya Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Dompu, Bima, dan Kota Bima. Sedangkan status tanggap darurat meliputi Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Lombok Barat. Kota Mataram masih dalam proses penetapan status.
Bencana kekeringan yang melanda tersebut telah berdampak pada 71 kecamatan, 272 desa dan kelurahan, serta 515.205 jiwa terdampak. Bencana kekeringan ini telah menyebabkan krisis air bersih dan lahan pertanian seluas 10 hektare mengering. Bencana kekeringan tersebut terjadi salah satunya disebabkan rendahnya curah hujan di wilayah NTB sesuai dengan perkiraan cuaca BMKG.
“NTB ini termasuk salah satu provinsi yang curah hujannya rendah sehingga di beberapa daerah banyak yang sudah melaksanakan operasi bantuan air kepada masyarakat menggunakan (mobil) tangki air, ada juga permintaan untuk mendukung masyarakat, jadi BNPB dan pemprov nanti bekerjasama untuk memastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi,” terang Suharyanto.
Berdasarkan kajian InaRISK, Nusa Tenggara Barat merupakan daerah dengan risiko bencana kekeringan yang indeks skornya sedang hingga tinggi. Guna mendukung penanganan darurat berjalan optimal, BNPB pada kesempatan yang sama juga menyerahkan dukungan dana operasional penanganan darurat bencana kekeringan kepada pemprov dan pemerintah kota serta kabupaten.
“Kami juga memberikan bantuan awal baik dana operasional penanggulangan kekeringan dan karhutla,” tambah Suharyanto.
Bantuan Operassional Senilai Rp2,3 Miliar
Adapun total dukungan dana operasional tersebut senilai Rp2,3 miliar yang terbagi masing-masing sebesar 300 juta Rupiah untuk BPBD Provinsi NTB dan 200 juta Rupiah masing-masing untuk 10 BPBD kabupaten dan kota.
Selain itu, dukungan logistik dan peralatan yang juga diserahkan secara simbolis terdiri dari tandon air 5.000 liter sebanyak 20 unit, pompa dorong lima set, Breeching Dividing berukuran 2,5 sebanyak lima unit, Breeching Dividing berukuran 1,5 20 unit, selang pemadam kebakaran 2,5 300 roll, dan selang pemadam 1,5 200 roll, pompa alkon 10 set, tenda pengungsi 2 unit, dan light tower 1 unit.
Kepala BNPB pun berharap agar pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang terdampak dapat bergerak cepat menyiapkan langkah-langkah yang dibutuhkan khususnya persyaratan teknis guna mendukung pembuatan sumur bor dan kegiatan pengajuan lainnya agar penanganan dapat dilaksanakan dengan optimal.
Ia juga tidak lupa untuk memberikan pesan kesiapsiagaan. Dirinya mengingatkan para pejabat terkait untuk mewariskan kesiapsiagaan kepada para generasi muda. Kerawanan bencana pada suatu daerah bukan berarti hal itu membuat warganya pindah melainkan menjadi momentum untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan apapun bencananya, termasuk kekeringan dan potensi bencana lainnya.
“Para Kalaksa yang semuanya hadir mohon terus diingat-ingat, kita semua sangat mencintai NTB, diwariskan kepada generasi ke depan untuk waspada. Meskipun daerahnya rawan bencana bukan berarti kita harus pindah tapi teruslah meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan itu yang harus diwariskan,” tutup Suharyanto.
Rakor penanganan bencana kekeringan dan karhutla di NTB ini juga dihadiri oleh Pj Gubernur NTB Mayjen TNI (Purn) Hassanudin, Kapolda NTB, para kepala daerah beserta unsur forkopimda di tingkat wilayah.***
