PPAD Prosperity— Jika kita ingin melakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik maka harus melihat dengan jernih. Persoalan yang kita hadapi adalah persoalan fundamental maka jalan keluar yang dilakukan juga harus fundamental.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam acara Musyawarah Daerah Tahun 2022 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) DKI Jakarta, Sabtu (11/6/2022).
Senator asal Jawa Timur itu menegaskan, salah satu persoalan fundamental tersebut adalah Oligarki Ekonomi yang semakin membesar dan menyatu dengan Oligarki Politik untuk menyandera kekuasaan.
“Dan jalan keluar fundamental yang harus kita lakukan adalah mengakhiri Rezim Oligarki Ekonomi dan pastikan Kedaulatan ada di tangan rakyat. Bukan melalui Demokrasi Prosedural yang menipu,” katanya.
Kepada para Purnawirawan TNI sebagai Pelopor, Motivator dan Komunikator di bidang Ipoleksosbud hankam, LaNyalla menegaskan jika konstitusi wajib dikembalikan kepada semangat dan spirit suasana kebatinan para pendiri bangsa.
“Bahwa Undang-Undang Dasar Naskah Asli 1945 harus disempurnakan memang betul. Tetapi tidak diubah total menjadi Konstitusi yang sama sekali baru dan sudah tidak nyambung lagi dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan nilai dasar bangsa ini,” katanya.
Menurut LaNyalla, beberapa waktu lalu ia bersilaturahmi dengan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.
“Beliau mengatakan kepada saya bahwa beliau tahu kakek saya, Pak Mattalitti, turut berjuang dalam Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Maka beliau memberi amanat, sekaligus wasiat kepada saya untuk membenahi Konstitusi Negara yang telah menyimpang jauh dari tujuan para pendiri bangsa,” katanya.
Ia melanjutkan, negara telah meninggalkan mazhab ekonomi Pemerataan dengan mengejar Pertumbuhan Domestik Bruto yang berbanding lurus dengan Tax Rasio.
“Kita juga telah meninggalkan perekomian yang disusun atas azas kekeluargaan, dan membiarkan ekonomi tersusun dengan sendirinya oleh mekanisme pasar. Sehingga negara memilih melakukan subsidi dengan memberikan program BLT-BLT untuk mengatasi kemiskinan, yang celakanya terbukti tidak tepat sasaran,” katanya.
Dengan alasan tersebut, LaNyalla mengatakan pembenahan Konstitusi adalah jalan keluar fundamental yang harus dilakukan.
“Kita harus kembali kepada sistem bernegara yang sesuai dengan Watak Dasar dan DNA Asli bangsa ini, yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita,” terangnya.
Yaitu, sistem utuh yang mewadahi semua elemen bangsa sebagai wujud keterwakilan kedaulatan rakyat.
“Bukan sistem yang menyerahkan masa depan bangsa ini hanya kepada Partai Politik. Harus ada elemen non-partisan yang ikut menentukan arah perjalanan bangsa,” katanya.
Hadir dalam acara Musda itu Ketua Umum PPAD Letjen TNI (Purn) Doni Monardo, Kasdam Jaya, Brigjen TNI Edy Sutrisno, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Ketua PPAD DKI Jakarta Mayjen TNI (Purn) Prijanto, Jenderal (Purn) Agustadi Sasongko, Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, para pengurus dan anggota PPAD DKI Jakarta, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Kepala Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI Sanherif Hutagaol dan akademisi.***/din
