PPAD Prosperity— Pentingnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengubah mindset agar dapat bersaing di pasar global. Kalau bisa UMKM harusnya naik kelas, jangan usaha mikro terus tapi harus usaha kecil, jangan usaha kecil terus tapi harus usaha menengah. Kalau bisa usaha menengahnya jadi usaha besar.
Hal ini terungkap dalam Seminar Kajian Strategis bertajuk “Strategi Penguatan UMKM dalam rangka Percepatan Implementasi Kebijakan Pemakaian Produk Dalam Negeri di Daerah” yang berlangsung secara daring dan luring, baru-baru ini.
Acara yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, juga dihadiri sejumlah narasumber di antaranya; Analis Kebijakan Ahli Madya BSKDN Kemendagri Aang Prasetyo selaku Ketua Tim Kajian, Akademisi Politeknik Negeri Jakarta Moh. Ikhsan, serta Direktur Pengembangan Sistem Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Yulianto Prihandoyo. Narasumber lainnya, yakni Sekretaris Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Santoso, serta Sekretaris Jendral Sahabat UMKM Faisal Hasan Basri.
Kepala BSKDN Eko Prasetyanto menjelaskan, upaya memperkuat UMKM dibutuhkan karena menjadi salah satu strategi mewujudkan Indonesia Emas pada 2045.
Ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan ‘Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia’ pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Karena itu, dia mengajak seluruh pihak untuk mendukung langkah tersebut.
“Kita bisa memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi negara kita, salah satu cara yang perlu kita optimalkan adalah strategi penguatan UMKM,“ ucapnya.
Penguatan UMKM, lanjutnya, merupakan salah satu hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah (Pemda). Terlebih sektor UMKM mampu mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi tetap positif.
Hal ini seperti yang dialami Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Saat itu, hampir seluruh daerah di Indonesia pertumbuhan ekonominya minus tapi pertumbuhan DIY tetap positif. “Kenapa pertumbuhan DIY masih positif? Salah satunya karena UMKM di sana kuat, yang bisa menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemda dalam memperkuat UMKM, lanjut Eko, yaitu dengan menerapkan strategi pentahelix. Strategi ini dinilai mampu mendukung UMKM karena melibatkan banyak pihak.
Kerja sama tersebut diperlukan agar UMKM mampu bersaing di pasar nasional maupun global. Eko juga mengimbau kepada seluruh pihak agar menjadi konsumen yang militan terhadap berbagai produk dalam negeri.
“Penting setiap dari kita merasa bangga terhadap produk dalam negeri buatan Indonesia. Kita perlu tularkan sikap militan tersebut pada setiap kesempatan,” ujarnya.
Sementara itu Analis Kebijakan Ahli Madya BSKDN Kemendagri Aang Prasetyo selaku Ketua Tim Kajian mengungkapkan hasil penelitiannya mengenai UMKM di sejumlah daerah di Indonesia.
Penelitian itu menyimpulkan adanya tiga instrumen utama dalam meningkatkan UMKM, yakni perlunya membangun daya saing UMKM, penyusunan strategi penguatan UMKM, serta dukungan Pemda dalam mengatasi persoalan yang dihadapi para pelaku UMKM.
“Selama ini sejumlah Pemda menjawab persoalan UMKM dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan, pembangunan sarana dan prasarana (sapras) serta membantu atau memfasilitasi sertifikasi halal,” tuturnya
Akademisi Politeknik Negeri Jakarta Moh. Ikhsan mengatakan, pentingnya peran UMKM harus diiringi dengan upaya pelatihan dan pendampingan.
“Kalau bisa UMKM harusnya naik kelas, jangan usaha mikro terus tapi harus usaha kecil, jangan usaha kecil terus tapi harus usaha menengah. Kalau bisa usaha menengahnya jadi usaha besar,” ungkapnya.***/din
